Pada bulan Februari 2024, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa deflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga yang diatur pemerintah, tetapi juga oleh melemahnya daya beli masyarakat. Selain kelompok tarif listrik, deflasi juga terjadi pada kelompok makanan, yang merupakan hal yang tidak lazim mengingat biasanya harga barang-barang cenderung naik menjelang Ramadhan dan Lebaran. Meskipun faktor pendorong deflasi terbesar pada Februari 2024 adalah harga yang diatur pemerintah, terutama tarif listrik, namun ini juga disebabkan oleh penurunan daya beli secara umum. Berbeda dengan pandangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang menyangkal bahwa deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat, melainkan akibat intervensi pemerintah. Menurutnya, deflasi merupakan prestasi bagi Indonesia karena banyak negara menghadapi inflasi yang tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen year-on-year pada Februari 2025, yang merupakan kejadian pertama sejak Maret 2000. Deflasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh diskon tarif listrik bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 VA atau lebih rendah, yang termasuk dalam komponen harga yang diatur pemerintah. Deflasi ini memang menjadi sorotan karena keberhasilan Indonesia dalam mencapai stabilitas ekonomi yang cukup baik di tengah ketidakpastian global.
