Dewan Pers adalah pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan profesionalisme jurnalistik di Indonesia. Sebagai lembaga yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki berbagai fungsi yang mendukung kemerdekaan pers. Diantaranya adalah melindungi pers dari campur tangan pihak lain, mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, serta menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pemberitaan yang dianggap merugikan.
Sejarah Dewan Pers bermula dari tahun 1968, dimana berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 1966, Dewan Pers berfungsi mendampingi pemerintah dalam bina pertumbuhan pers nasional. Namun setelah reformasi orde baru pada tahun 1998, Dewan Pers berubah menjadi independen sesuai dengan UU Pers. Tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers, serta Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih melalui mekanisme rapat pleno tanpa campur tangan dari pemerintah.
Dewan Pers sebagai lembaga yang independen bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, serta melindungi pers dari intervensi pihak lain. Dengan demikian, Dewan Pers memegang peran penting sebagai wadah komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, serta menjaga agar kebebasan pers tetap terjaga di Indonesia.
