Saat ini, suhu politik mulai menghangat di Kota Balikpapan setelah KPU Balikpapan mengumumkan hasil Pemilu 2024. Partai Golkar berhasil meraih 16 kursi di DPRD Kota Balikpapan, mencapai 35% kursi, yang membuatnya sangat berpotensi mengusung calon dalam Pilkada Kota Balikpapan November mendatang. Berbagai Parpol sedang melakukan lobi dan koalisi untuk memenuhi syarat 20% kursi untuk bertarung dalam Pilkada 2024. Dengan komposisi seperti ini, seharusnya ada empat pasangan Cawali-Cawawali yang akan bertarung di Pilkada nanti. Beberapa Parpol bahkan membuka penjaringan bagi kader internal dan eksternal untuk maju sebagai calon walikota atau wakil walikota, memberi ruang pada semua pihak untuk berpartisipasi meskipun bukan anggota partai.
Namun, bagi penulis, Partai seharusnya memberi kesempatan seluas mungkin bagi kader-kader partainya untuk maju di Pilkada. Berkoalisi dengan partai lain penting agar terjadi komunikasi internal untuk memilih kader yang tepat. Bagaimana dengan Partai Golkar yang memiliki suara 35% di DPRD Balikpapan? Haruskah mereka PD dan maju tanpa koalisi? Rahmad Masúd dari Golkar sebelumnya memimpin Balikpapan tanpa koalisi, tapi apakah hal itu bisa terjadi lagi di Pilkada mendatang? Jika Golkar berani maju tanpa koalisi, ini bisa menunjukkan kekuatan partai dalam demokrasi. Jadi, apakah Golkar akan maju tanpa koalisi dan memberi ruang pada demokrasi?
