Sebagai kota global yang inklusif, Jakarta memiliki berbagai program untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Salah satu program tersebut adalah mudik gratis yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) DKI Jakarta. Total empat bus dengan 215 kursi disediakan untuk penyandang disabilitas daksa, netra, dan rungu. Tahun ini, jumlah bus bertambah menjadi enam dibandingkan tahun sebelumnya karena tingginya antusiasme calon peserta. Peserta penyandang disabilitas netra, daksa, dan rungu akan diberangkatkan ke Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Sragen.
Selama proses mudik, setiap bus menyediakan satu pendamping untuk 16 penyandang disabilitas netra. Bus-bus ini dapat menampung 40 penumpang tanpa penyesuaian kursi khusus. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi inisiatif ini karena memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Program mudik gratis ini merupakan bagian dari 31 bus yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pemudik, termasuk penyandang disabilitas.
Pada tahun ini, total 552 unit bus disediakan dengan lebih dari 26.000 peserta, meningkat 11 persen dari target awal. Seluruh bus dipastikan laik jalan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dengan tujuan dan pendaftaran yang semakin berkembang, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan selama masa mudik. Selain itu, sosialisasi antipungli juga dilakukan di beberapa lokasi strategis guna mencegah praktik pungutan liar.
Masa mudik tidak hanya menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pada akhirnya, pendatang baru yang ingin tinggal di Jakarta juga diingatkan untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memiliki dokumen kependudukan yang sesuai. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta akan terus melakukan pendataan secara berkala melalui program penataan dokumen kependudukan.
