Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dengan cermat. Dalam menghadapi kebijakan tarif baru AS yang diberlakukan pada produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia, KSP telah melakukan analisis dampak yang dibutuhkan. Meskipun tarif yang diberlakukan sebesar 32 persen dapat memberikan dampak negatif, namun upaya mitigasi dan antisipasi telah dilakukan sejak dini. Meskipun ada harapan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak besar bagi Indonesia, pemerintah tetap melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya. Dengan adanya kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh AS, Indonesia berada di urutan ke delapan dalam daftar negara yang terkena dampak dengan tarif sebesar 32 persen. Meskipun demikian, upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pasca-Idul Fitri 1446 Hijriah tetap dilakukan. Presiden Trump telah mengumumkan kenaikan tarif perdagangan bagi negara-negara yang memiliki surplus neraca perdagangan dengan AS, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara lainnya juga menjadi sasaran kebijakan dagang AS, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Tarif yang diberlakukan ini akan mempengaruhi ekspor dan impor negara-negara tersebut, namun pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi kebijakan dagang baru AS.
