Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dihadirkan dalam perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik AS di Washington D.C. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat bahwa jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa melibatkan tindakan retaliasi. Sebelumnya, pertemuan dengan pimpinan negara-negara ASEAN direncanakan pada 10 April 2025 untuk menyatukan sikap. Indonesia berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja untuk menyelaraskan posisi bersama dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal.
Dalam upaya negosiasi, Indonesia telah menyiapkan beberapa paket untuk diajukan dalam perundingan. Pertama, Indonesia akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi (Trade & Investment Framework Agreement/TIFA) untuk menyesuaikan kebijakan yang sudah tidak relevan lagi. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) dan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi siap diajukan. Selain itu, evaluasi terkait pembatasan dan pelarangan barang ekspor maupun impor dari AS akan diperhitungkan.
Solusi ketiga yang ingin dicapai adalah peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas dan insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah juga bersiap untuk menurunkan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor guna mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar 14,34 miliar dollar AS pada tahun sebelumnya, dengan surplus terbesar dari mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian, dan alas kaki. Diplomat Indonesia juga telah berkomunikasi dengan U.S. Trade Representative (USTR) dan saat ini USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia.
