Menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029. Upaya Indonesia untuk mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi fokus dalam lima tahun mendatang. Hal ini disampaikan dalam agenda diskusi mengenai “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta. Arrmanatha menekankan bahwa struktur institusi multilateral seperti PBB dan WTO masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II dan perlu diperbarui agar lebih mewakili aspirasi Negara-Negara Selatan yang semakin maju.
Indonesia terus mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus lebih inklusif, demokratis, representatif, dan adil. Dalam konteks dunia yang semakin multipolar, penting bagi organisasi internasional untuk membawa keseimbangan dunia. Upaya diplomasi Indonesia dipandang akan melemah jika tidak disertai dengan perubahan tata kelola global. Pengesahan Pakta Masa Depan pada Majelis Umum PBB tahun 2024 disambut sebagai langkah awal menuju proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya telah mengusulkan reformasi PBB dengan menambah jumlah anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, Presiden Prabowo menyoroti bahwa Dewan Keamanan PBB belum mencerminkan realitas geopolitik dunia, dimana negara-negara besar seperti India dan Brasil tidak memiliki posisi setara dalam struktur tertinggi PBB. Komitmen nasional terhadap reformasi multilateral menuntut perubahan signifikan dalam tata kelola global guna mencapai tujuan yang lebih inklusif dan representatif.
