Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memiliki pesan penting kepada institusi dan lembaga bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dapat diakses oleh seluruh warga. Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyediakan akses informasi yang luas bagi publik. Selama tujuh tahun berturut-turut, Pemprov DKI dinilai sebagai badan publik yang informatif, hal ini pun diapresiasi oleh KI DKI.
Konsistensi Pemprov DKI dalam mendorong keterbukaan informasi di setiap era kepemimpinan Jakarta menjadi perhatian Harry. Dalam era kepemimpinan baru saat ini, upaya untuk mendorong keterbukaan informasi harus terus dilakukan agar dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan dukungan eksekutif dan legislatif. KI DKI memainkan peran strategis dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memiliki visi menjadikan Jakarta sebagai Kota Global yang transparan. Ia bersama Pemprov DKI dan KI DKI berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan kontribusi bagi kemajuan Jakarta. Sementara itu, Rektor Universitas AI Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin, juga mengingatkan pentingnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik.
Asep menekankan bahwa informasi yang diberikan harus dikelola secara bijaksana, dan masyarakat juga perlu memahami batasan haknya terkait informasi. UU KIP hadir sebagai saluran untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan mendukung keterbukaan pemerintah. Asep juga memperingatkan tentang bahaya penyebaran hoaks yang dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan persepsi yang salah. Dalam menyikapi informasi, ia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama daripada ego pribadi.
