Kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu mendapatkan respons positif dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli. Menurut Taufik, kebijakan ini merupakan strategi untuk mendorong ASN beralih ke kendaraan umum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengubah kebiasaan ASN DKI Jakarta agar lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi saat pergi ke kantor. Taufik juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan tersebut agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada semua ASN yang terkena aturan tersebut.
Namun, Taufik juga menyoroti pentingnya efektivitas dalam penggunaan transportasi umum, mengingat tidak semua tempat tinggal ASN dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau lebih efektif menggunakan kendaraan pribadi. Dia menyebut bahwa di lapangan pasti akan ada kendala yang dihadapi, seperti ketidaktersediaan transportasi publik yang efektif dan efisien, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan. Oleh karena itu, Taufik menyarankan agar kebijakan ini dievaluasi dalam jangka waktu tertentu agar tujuan peningkatan penggunaan transportasi umum dan pengurangan kemacetan dapat tercapai.
Penerapan kebijakan ini dimulai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2025 melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi, pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
Dalam kebijakan tersebut, berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan oleh ASN adalah Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai. Pegawai yang sedang sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu dikecualikan dari aturan penggunaan transportasi umum.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menyediakan contoh yang baik bagi masyarakat dalam mendukung transportasi umum, pengurangan polusi, serta pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan ASN dalam menggunakan transportasi umum diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju mobilitas yang lebih hijau dan ramah lingkungan.
