Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi bulanan pada April 2025, dengan persentase sebesar 0,90 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Papua Pegunungan turun dari 115,26 pada bulan Maret 2025 menjadi 114,22 pada bulan April 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyatakan bahwa sebagian besar provinsi mengalami inflasi bulanan, kecuali Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi karena penurunan harga komoditas seperti tarif angkutan udara, bayam, ketela rambat, dan sawi hijau.
Proses deflasi ini terjadi akibat turunnya harga komoditas di Papua Tengah, yang berdampak pada angka inflasi bulanan yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,77 persen. Namun, dari segi inflasi tahunan, Provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat inflasi tertinggi yakni 5,96 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Papua Barat sebesar 0,15 persen. Tingkat inflasi bulanan sebesar 1,17 persen terjadi pada April 2025 dengan kenaikan IHK dari bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 1,95 persen dan tingkat inflasi tahun kalender adalah 1,56 persen.
Menurut Pudji, inflasi bulanan dan tahunan yang terjadi di berbagai provinsi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Selain itu, data inflasi di tingkat kota/kabupaten juga menunjukkan variasi yang cukup besar, dengan Kabupaten Jayawijaya memiliki inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,96 persen dan Kota Sorong memiliki inflasi terendah sebesar 0,12 persen. Ini menunjukkan perbedaan kondisi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.
