Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut pembukaan blokir anggaran pemerintah sebagai kabar baik untuk merekrut kembali lebih dari 5.000 karyawan hotel/restoran yang saat ini dirumahkan. Ketua PHRI DIY, Dedi Pranowo Eryono, mengungkapkan keinginan mereka untuk melihat kembali aktivitas fasilitas hotel/restoran yang menampung kementerian-kementerian, sehingga karyawan yang sedang dirumahkan tanpa upah dapat diaktifkan kembali. Hingga awal Mei 2025, sekitar 5.800 karyawan hotel/restoran di DIY masih berstatus dirumahkan tanpa gaji akibat minimnya aktivitas pemerintah.
Dedi melihat dampak blokir anggaran pemerintah pada sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di DIY yang hampir berhenti total. Kegiatan MICE menjadi andalan hotel dan restoran di DIY, khususnya di hotel berbintang tiga ke atas. Meskipun rencana untuk memanggil kembali karyawan yang dirumahkan belum bisa direalisasikan tanpa pemulihan reservasi atau aktivitas MICE dari kementerian, Dedi berharap agar kementerian segera memasukkan kegiatan mereka untuk membeli layanan hotel dan restoran.
Dedi juga menyoroti kontribusi sektor swasta dalam MICE yang masih minim karena pengeluaran yang ketat. Namun, ia optimis dengan peningkatan tingkat reservasi hotel di DIY yang mencapai 45 hingga 50 persen pada Mei 2025, terutama dengan adanya libur panjang. PHRI menargetkan tingkat okupansi hotel mencapai 80 persen pada bulan Mei. Pembukaan blokir anggaran pemerintah senilai Rp86,6 triliun dari 99 kementerian/lembaga memberikan harapan baru untuk pemulihan sektor hotel dan restoran di DIY. Menkeu Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembukaan blokir anggaran memungkinkan belanja kembali sesuai prioritas pemerintah, yang diharapkan akan memberikan dorongan ekonomi yang positif bagi sektor pariwisata.
