Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah strategis dengan memperkuat pengawasan di Maluku Utara untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan urgensi dari langkah ini demi mendorong perkembangan industri perikanan di wilayah tersebut. Melalui rencana penambahan unit pelaksana teknis Pangkalan PSDKP di Ternate, diharapkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan setempat dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Dalam upaya tersebut, KKP terus memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diizinkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, wilayah ini memiliki potensi perikanan tangkap yang besar. Terutama potensi ikan tuna sebagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Namun, Ipunk juga mencatat adanya tantangan seperti tingkat kerawanan illegal fishing yang cukup tinggi di WPP 715 dan 716. Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penempatan rumpon ilegal, hingga praktik perikanan yang merusak menjadi ancaman yang harus segera diatasi. Untuk itu, pembentukan Pangkalan Pratama PSDKP Ternate diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan ekologi di wilayah Maluku Utara.
Suharta, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP KKP, menambahkan bahwa usulan pembentukan Pangkalan PSDKP Pratama di Ternate telah disampaikan dan sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut. Dengan adanya pangkalan pengawasan baru ini, diharapkan dapat mengurangi potensi masuknya kapal ikan asing dan menindak kapal perikanan lokal yang tidak patuh terhadap regulasi perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan industri perikanan di Maluku Utara mengingat potensi sumber daya perikanan yang melimpah di wilayah tersebut. Pengawasan yang lebih intensif juga diperlukan untuk memastikan aktivitas perikanan berjalan lancar dan bebas dari illegal fishing. Dukungan semua pihak dibutuhkan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
