PAM Jaya melalui Direktur Utama Arief Nasrudin menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli di perusahaannya. Kasus pungutan liar pada instalasi atau pemasangan baru pipa PAM Jaya menjadi sorotan, di mana Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyoroti adanya kutipan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum di perusahaan tersebut. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta juga menerima laporan terkait penarikan biaya yang tidak jelas.
Komisi C DPRD DKI Jakarta mendesak tindakan tegas terhadap pelaku pungli agar kepercayaan masyarakat terhadap PAM Jaya dapat meningkat. Arief Nasrudin menegaskan bahwa program penyambungan pipa baru, terutama bagi golongan kelompok K1 dan K2, tidak dikenakan biaya. Sambungannya gratis, tanpa biaya tambahan sesuai dengan meter sambungan yang digunakan.
Lukmanul Hakim, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, juga menerima keluhan terkait pungli dalam penyambungan air bersih. Petugas di lapangan meminta biaya tambahan jika sambungan melebihi 150 meter dari sumber air. PAM Jaya menjamin bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik pungli akan dipecat secara tidak hormat, sebagai langkah tegas dalam memberantas praktik tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan PAM Jaya.
