Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyoroti perlunya pemahaman Gubernur Jawa Barat tentang perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bantuan sosial (bansos). Menurut Rio, DKI Jakarta memiliki APBD sebesar Rp90 triliun setiap tahun, namun wilayah tersebut terdiri dari lima kota administrasi dan satu kabupaten tanpa status otonom seperti provinsi lainnya. Hal ini membuat DKI Jakarta tidak memiliki APBD tersendiri, melainkan merupakan gabungan dari kota-kota yang ada di dalamnya. Berbeda dengan daerah otonom, DPRD Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengajukan APBD-nya sendiri.
Rio memperingatkan bahwa kesalahan dalam memahami perbedaan antara APBD dan bansos dapat berdampak negatif bagi DKI Jakarta. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui APBD, pemerintah dapat merencanakan dan mengawasi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembukaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan transportasi massal.
Gubernur diharapkan memahami sepenuhnya fungsi dan tujuan APBD, serta mampu membedakan antara APBD dan bansos. Pernyataan kontroversial dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang pemberian Rp10 juta kepada warga DKI Jakarta jika terpilih menjadi gubernur, menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Rio menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang APBD dapat membantu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat.
