Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti betapa pentingnya pengawasan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat serta berdaya saing tinggi. Trenggono menegaskan perlunya sinergi dalam menjaga sumber daya kelautan yang merupakan milik bersama. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus membangun kolaborasi dengan berbagai instansi untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Menurutnya, pengawasan yang efektif akan memastikan keberlanjutan ekosistem dan keberhasilan usaha perikanan. Forum koordinasi antara KKP dengan berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut, Badan Pemelihara Keamanan Polri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah dilaksanakan sebagai wujud sinergi untuk mengoptimalkan pengawasan. Selain itu, upaya penegakan hukum di laut juga dilakukan dengan memprioritaskan sanksi administratif untuk mendukung keberlanjutan bisnis perikanan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam penegakan hukum di laut. Sinergi antara berbagai pihak tidak hanya terjadi dalam dokumen, tetapi juga terwujud dalam upaya lapangan. Langkah-langkah sinergi penegakan hukum di laut meliputi forum koordinasi, pertukaran data, penguatan aparat penegak hukum, patroli bersama, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dan pertukaran data, koordinasi dan pelaksanaan di lapangan akan semakin efektif, terutama dalam operasi pengawasan kelautan dan perikanan. Tekanan KKP untuk memperkuat pasar perikanan domestik juga menjadi fokus dalam meningkatkan promosi dan kerja sama dengan mitra. Sinergi antar berbagai pihak diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekosistem serta mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
