Demokratisasi Ekonomi sebagai Solusi Tuntutan Pengemudi Ojek Online
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis, Suroto, melihat bahwa demokratisasi ekonomi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan tuntutan mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) terhadap perusahaan aplikasi transportasi. Menurutnya, sistem kepemilikan terbuka dapat membawa transparansi dan keadilan bagi semua pihak terlibat. Dalam konteks ini, pemerintah dianggap dapat berperan sebagai wasit yang adil.
Suroto menambahkan bahwa demokratisasi ekonomi seharusnya mewujudkan prinsip ekonomi gotong royong dan sistem ekonomi Pancasila. Salah satu cara untuk mencapai keterbukaan adalah melalui rapat umum perusahaan yang melibatkan semua pihak terkait. Rapat tersebut dianggap penting dalam menentukan kebijakan yang adil, seperti penentuan tarif, pembagian keuntungan, dan pembagian beban.
Sebelumnya, pada Selasa (20/5/2025), ribuan mitra pengemudi ojol melakukan unjuk rasa sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pelanggaran regulasi perusahaan aplikasi. Para pengemudi meminta Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya jaminan sosial dan jaminan kecelakaan kerja bagi mitra pengemudi ojol. Pemerintah tengah fokus untuk memberikan perlindungan tersebut melalui proses peninjauan regulasi yang masih berlangsung.
Dalam konteks ini, keberadaan demokratisasi ekonomi diharapkan dapat menjadi landasan yang memperkuat perlindungan dan keadilan bagi mitra pengemudi ojol. Harapan ini diintegrasikan dalam pembahasan Regulasi Transportasi Online yang tengah digodok oleh DPR. Demo para pengemudi ojol adalah hasil dari aspirasi yang membutuhkan pemecahan atas berbagai permasalahan yang dihadapi, tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi ojol itu sendiri.
