Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan permintaan kepada perusahaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan sumur minyak rakyat. Menurut Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, KKKS diharapkan dapat memberikan bimbingan dalam mengelola sumur masyarakat. Saat ini, regulasi yang akan mengatur penertiban sumur ilegal dan sumur minyak rakyat masih dalam proses pembahasan. Meskipun belum ada judul resmi untuk regulasi tersebut, namun pembahasan telah berlangsung.
Kementerian ESDM sedang menyiapkan peraturan menteri untuk memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan sumur minyak rakyat. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mengubah sumur minyak masyarakat menjadi badan usaha yang legal, seperti koperasi atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produksi migas nasional dan memperbaiki pengelolaan sumber daya migas, termasuk menangani dampak negatif lingkungan dan keselamatan dari sumur minyak ilegal.
Dalam pertemuan dengan Komisi XII DPR RI, Tri Winarno menjelaskan bahwa regulasi ini akan mengatur tiga jenis kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan mitra. Pertama, kerja sama operasi atau teknologi yang mencakup sumur tidak aktif, sumur produksi, lapangan tidak aktif, dan lapangan produksi. Kedua, kerja sama sumur minyak BUMD atau koperasi yang melibatkan masyarakat lokal. Dan ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008.
Kementerian ESDM sedang melakukan inventarisasi sumur minyak masyarakat yang berpotensi untuk bekerja sama dalam produksi dengan BUMN atau koperasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan sumur minyak rakyat dan mendukung pengembangan sektor migas secara keseluruhan.
