Antariksa menjadi medan perang baru di era geopolitik yang semakin kompleks. Untuk itu, Kemandirian Antariksa Indonesia harus segera diwujudkan melalui strategi nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia pada Selasa lalu menggarisbawahi pentingnya pembahasan isu antariksa sebagai bagian strategi nasional untuk menghadapi tantangan global.
Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN memperingatkan bahwa penguasaan teknologi antariksa mutlak diperlukan untuk kedaulatan dan daya saing nasional. Indonesia, dengan program antariksa sejak tahun 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelitnya sendiri, harus segera mengatasi tantangan dalam tata kelola, pembiayaan, dan kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN.
Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, menyoroti bahwa ruang antariksa harus diperlakukan sebagai medan strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara. Dia menekankan pentingnya berpikir strategis dan bergerak terpadu dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Dari sektor sipil, Anggarini S., M.B.A., Asosiasi Antariksa Indonesia menyuarakan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam akses data dan peluncuran satelit. Teknologi antariksa bisa menjadi solusi cost-effective bagi Indonesia, asal dukungan regulasi dan komitmen pemerintah tersedia.
Dalam RPJPN 2025–2045, sektor antariksa dianggap sebagai proyek strategis nasional yang harus diperkuat. Namun, kolaborasi, koordinasi, dan keberpihakan fiskal yang efektif perlu diimplementasikan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga dalam kompetisi antariksa global. Kemandirian Antariksa Indonesia harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pembangunan nasional.
