Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih 10 penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2025 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta. Penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat pondasi ekonomi syariah di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini, menekankan pentingnya ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Jawa Timur berhasil meraih juara pertama dalam kategori Keuangan Mikro Syariah dan Pendidikan serta Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Selain itu, provinsi ini juga meraih juara kedua untuk kategori Inkubasi Usaha Syariah dan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS), serta juara ketiga untuk kategori Industri Halal. Capaian lainnya termasuk peringkat keempat pada kategori Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Syariah dan peringkat kelima pada kategori Inovasi Sektor Ekonomi Syariah, Literasi Ekonomi Syariah, Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, serta Keuangan Sosial Syariah.
Kontribusi pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur menjadi faktor penggerak utama ekonomi syariah di daerah ini. Data menunjukkan bahwa dari 7.334 ponpes yang berizin dari Kementerian Agama, sebanyak 1.210 di antaranya telah menjalankan program kewirausahaan dan mengembangkan 1.743 unit usaha. Upaya-upaya lainnya seperti sertifikasi halal, digitalisasi, dan rekening syariah juga telah diterapkan oleh sejumlah ponpes.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat mendapat apresiasi atas dukungannya dalam penguatan ekosistem syariah di Jawa Timur. Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi nasional atas kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dengan penilaian berdasarkan inovasi, dampak program, dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Timur dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
