Pemerintah menganggarkan sejumlah dana yang besar untuk bidang pertahanan, hukum, dan keamanan dalam rangka pertahanan semesta pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran ini dialokasikan untuk beberapa tujuan penting, termasuk harwat (pemeliharaan dan perawatan), penggantian pesawat atau alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang lain, penambahan batalion dan Komando Daerah Militer (Kodam). Anggaran juga disalurkan untuk bidang ketertiban dan keamanan, seperti operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, sebagian anggaran diarahkan ke bidang hukum, termasuk penindakan tindak pidana umum, kasus korupsi dan pencucian uang, operasional Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga penyelesaian tindak pidana narkotika.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya penambahan satuan teritorial dan tempur di institusi TNI untuk mengantisipasi kondisi geopolitik yang tidak menentu. Langkah ini sejalan dengan doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Inisiatif Presiden Prabowo termasuk pembentukan berbagai Komando Daerah Militer, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Komando Pasukan Khusus, serta batalion teritorial dan pasukan tempur lainnya.
Seluruh langkah ini bertujuan untuk menjaga kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks di tingkat regional maupun global. Setiap aliran dana dan anggaran yang disalurkan memiliki tujuan strategis untuk memastikan keamanan negara dan ketentraman masyarakat selama periode yang akan datang. Presiden dan Menteri Keuangan keduanya menegaskan pentingnya alokasi dana yang tepat untuk memastikan Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di masa depan.
