Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menggabungkan 41 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya menjadi satu hingga dua holding pada tahun 2026. Proses penggabungan ini akan dimatangkan melalui Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jabar yang mulai beroperasi bulan ini. Targetnya adalah pada tahun 2026 akan diusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait Bank Jabar dan BUMD gabungan.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa penggabungan ini akan mengakibatkan penutupan beberapa entitas BUMD di Jawa Barat yang bermasalah serta penyederhanaan struktur. Menurutnya, BUMD yang terlalu banyak tidak sehat, dan tujuannya adalah untuk memiliki BUMD yang sehat dan multifungsi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan mayoritas BUMD di Jawa Barat mengalami masalah. Namun, masih ada BUMD seperti Bank Jabar Banten (BJB) yang memiliki kinerja baik. Penggabungan dan pembentukan holding BUMD dianggap sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mengurangi biaya operasional.
DPRD Jabar mendukung kebijakan ini dan sejak awal mendorong Gubernur untuk merevitalisasi dan mengoptimalkan BUMD melalui merger atau pembentukan holding. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan BUMD di Jawa Barat telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlangsungan BUMD yang sehat dan produktif serta menghindari kerugian negara akibat tindakan korupsi.
