Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah telah mencapai kesepakatan dalam merevisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan kesepakatan tersebut dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Jakarta. Pendapatan negara dan penerimaan pajak telah direvisi sesuai dengan kesepakatan tersebut. Selain itu, belanja negara termasuk belanja pemerintah pusat, kementerian/lembaga (K/L), dan non-KL juga mengalami revisi. Sementara itu, defisit dalam RAPBN 2026 juga direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan postur anggaran. Revisi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Keputusan tersebut disambut baik oleh para peserta rapat, termasuk Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan perwakilan Bappenas. Dengan revisi ini, diharapkan RAPBN 2026 dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan negara ke depan.
