Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia memberikan insentif untuk lembaga keuangan guna mempermudah penyaluran pembiayaan ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Insentif tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 yang berisi relaksasi persyaratan operasional. Salah satunya adalah kemudahan proses ‘instant approval’ untuk bank umum dengan syarat memiliki peringkat 1 atau 2 dalam penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Good Corporate Governance (GCG), serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
Selain bank umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah juga mendapatkan relaksasi dalam proses perizinan untuk penyaluran dana ke UMKM. Proses yang biasanya memakan waktu 30 hari kerja sekarang dipersingkat menjadi 10 hari kerja dengan menyederhanakan dokumen permohonan izin. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) juga diberikan kemudahan seperti pengecualian syarat ekuitas minimum minimal Rp200 miliar jika mendukung sektor UMKM.
Namun, lembaga keuangan yang tidak mematuhi regulasi OJK akan dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, hingga penurunan hasil penilaian kesehatan lembaga keuangan. Dengan adanya insentif ini, diharapkan penyaluran pembiayaan ke UMKM dapat meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
