Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta manajemen Transjakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kualitas armada, sistem perekrutan dan pelatihan pengemudi, serta pengawasan operasional di lapangan. Hal ini disuarakan sebagai respons terhadap serangkaian kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu kasus terbaru adalah kecelakaan bus Transjakarta menabrak kios pedagang dan rumah di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (19/9) yang mengakibatkan enam orang luka. Kejadian tersebut menjadi alarm serius yang menuntut langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta juga menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara Transjakarta, Dinas Perhubungan, dan kepolisian dalam meningkatkan standar keselamatan serta disiplin berlalu lintas. Teknologi pendukung seperti sensor dan kamera pengawas juga dianggap perlu diterapkan untuk mengurangi potensi kecelakaan. Langkah konkret seperti memperketat proses rekrutmen dan pelatihan pengemudi dengan standar keselamatan yang lebih tinggi serta melakukan peremajaan armada secara konsisten juga disarankan.
Dukungan dari DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat membantu implementasi kebijakan dan alokasi anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan publik. Selain itu, aspek seperti regulasi jam kerja pengemudi bus Transjakarta juga perlu diperhatikan lebih serius berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan bahwa bus Transjakarta terlibat dalam 827 kecelakaan pada periode Januari-September 2022, yang hampir tiga kali lipat dari angka kecelakaan pada tahun 2021.
Untuk menekan angka kecelakaan, disarankan sejumlah langkah strategis seperti audit keselamatan armada, pengawasan ketat terhadap pengemudi dengan pelatihan dan sertifikasi, perbaikan infrastruktur dan manajemen rute, serta transparansi data kecelakaan kepada masyarakat. Keselamatan publik merupakan tanggung jawab bersama antara operator dan pemerintah. Dengan kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi, diharapkan kecelakaan serupa dapat dicegah dan keselamatan publik tetap terjaga.
