Pada tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kolaborasi antara swasta dan Pertamina terkait ketersediaan BBM non-subsidi masih akan diteruskan. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri ESDM dan DPR RI. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan melakukan penilaian ulang terkait pengaturan BBM non-subsidi untuk tahun depan.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, kolaborasi antara swasta dan Pertamina akan terus berlangsung seiring dengan kebijakan yang ada. Peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke non-subsidi telah menyebabkan kelangkaan BBM non-subsidi di sejumlah SPBU swasta. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang kondisional.
Pertamina Patra Niaga juga telah berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama impor BBM dengan PT Vivo Energy Indonesia dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk. Tahapan selanjutnya dari kerja sama impor BBM termasuk kesepakatan dokumen pernyataan yang menyangkut Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi lainnya. Badan usaha pengelola SPBU swasta kemudian akan menyampaikan kebutuhan komoditas, membahas spesifikasi produk, key terms, serta syarat dan ketentuan umum.
Proses selanjutnya melibatkan lelang komoditas, dimana pemenang akan ditentukan berdasarkan harga terbaik dan volume kargo. Roberth dari Pertamina Patra Niaga menekankan bahwa kesepakatan kerjasama harus diperoleh terlebih dahulu sebelum proses pengiriman kargo dilakukan. Semua proses berjalan dengan persetujuan dari tiga badan usaha swasta yang terlibat.
Dengan adanya kerjasama antara Pertamina, swasta, dan pemerintah, diharapkan ketersediaan BBM non-subsidi dapat terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam industri energi dan sumber daya mineral.
