Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan “family office” tidak bersinggungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsep “family office” merupakan upaya untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan dana mereka di Indonesia dengan skema bebas pajak pada awalnya dan baru dikenai pajak ketika dana tersebut diinvestasikan dalam proyek di Indonesia. Hal ini membuat pembangunan “family office” tidak memerlukan dukungan dari APBN karena investor akan membiayai sendiri. Luhut tengah mengupayakan penyusunan regulasi yang dapat menjamin keamanan investasi dalam “family office” untuk membuat investor yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk menanamkan dana mereka.
Dalam rencananya, Luhut ingin membangun “family office” di Bali serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan. Bali akan menjadi lokasi investasi dari dana asing yang akan dialirkan ke sektor riil di Indonesia. Meskipun sebelumnya pernah ada rencana untuk membangun “family office” di Ibu Kota Nusantara (IKN), Luhut saat ini ingin fokus mengembangkan dan mengevaluasi proses “family office” di Bali untuk melihat efektivitasnya. Untuk menghadapi risiko terkait potensi pengemplang pajak, Luhut mencatat bahwa akan ada proses kurasi untuk calon investor sehingga yang dianggap berisiko akan ditolak masuk.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan “family office” di Bali. Ia mempercayakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk melaksanakan pembangunan tersebut tanpa intervensi dari pihaknya. Meski belum sepenuhnya memahami konsep “family office”, Purbaya memastikan tidak akan memberikan masukan tanpa melihat konsep secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan “family office” di Indonesia tetap menjadi agenda penting untuk menarik investasi domestik maupun asing ke tanah air.
