Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Hasil E-Monev 2025: Dorong Transparansi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan Menuju Jakarta yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Acara ini dihadiri oleh Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, yang memastikan bahwa kegiatan ini adalah instrumen penting untuk menilai komitmen dan kinerja badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Sebanyak 829 badan publik berpartisipasi dalam E-Monev 2025, dan sekitar 712 di antaranya mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ). Menurut Harry, sekitar 300 badan publik telah masuk dalam kategori informatif atau menuju informatif.
Komisioner KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, mengatakan bahwa hasil E-Monev menjadi dasar observasi terhadap kualitas data dan informasi yang disajikan oleh badan publik. Penilaian tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas informasi dan komitmen badan publik dalam mengelola keterbukaan. Dalam acara tersebut, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti pentingnya integritas pimpinan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Menurut Agus, laporan harus diuji dan diverifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar- benar akurat.
Salah satu narasumber, Romanus Ndau, praktisi kebijakan publik, mengatakan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) seharusnya dianggap sebagai dorongan bagi badan publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan, bukan sebagai ancaman. Romanus juga menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi dan visitasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Menekankan bahwa birokrasi modern harus dibangun di atas prinsip meritokrasi dan kompetensi yang berkaitan dengan nilai keterbukaan.
FGD ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan E-Monev 2025 yang dilakukan oleh KI DKI Jakarta, yang dihadiri oleh jajaran Komisioner, tenaga ahli, dan sekretariat. Dorongan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif sangat penting bagi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan di masa depan. Kegiatan-kegiatan seperti FGD ini merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa badan publik memenuhi standar keterbukaan informasi dan transparansi dalam kepemimpinan mereka.
