Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi bursa efek sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur perubahan struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang dapat dimiliki secara lebih luas. Demutualisasi diharapkan dapat membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan, sehingga dapat mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menjelaskan bahwa demutualisasi bukan konsep baru dalam pengembangan pasar modal global. BEI saat ini termasuk sedikit bursa yang masih berstruktur mutual, sementara negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu melakukan transformasi itu. Model demutualisasi dapat memberikan tata kelola bursa yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika keuangan global. Selain itu, struktur baru tersebut diharapkan dapat mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, exchange-traded fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, untuk memperdalam serta meningkatkan likuiditas pasar. Menurut Masyita, kebijakan demutualisasi bursa efek harus didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand). Tantangan yang dihadapi dari sisi penawaran antara lain rendahnya free float yang menghambat perdagangan aktif dan membuat harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan free float menjadi agenda penting yang perlu berjalan paralel dengan demutualisasi. Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel, dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, termasuk lembaga pengelola dana pensiun, lewat pengaturan mekanisme cut loss. Inti dari kebijakan cut loss ini adalah memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal. Kesuksesan reformasi pasar modal dapat dilihat dari pengalaman negara lain, seperti India, yang dalam satu dekade terakhir berhasil mengakselerasi pertumbuhan pasar modal dengan penguatan tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan efisiensi berbasis teknologi. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi bursa efek tetap disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, SRO seperti BEI, pelaku industri, serta DPR. Proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif dengan tujuan memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
