Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan permintaan kepada pemerintah dan petugas kebencanaan untuk segera mengoperasikan dapur bagi masyarakat korban bencana di berbagai wilayah Sumatera guna mencegah terjadinya kelaparan. Di tengah tragedi ini, Puan berharap semua korban dapat ditangani dengan baik dan keluarga yang selamat diberi kekuatan. Dia menekankan pentingnya penanganan yang lebih efektif, baik, dan responsif dari pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana ini.
Puan juga memastikan bahwa dapur darurat harus segera dijalankan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pasokan bahan baku yang perlu segera diatasi. Dalam sebuah acara diskusi di Bandung Barat, Jawa Barat, Puan menyatakan keyakinannya bahwa semua pihak telah melakukan upaya maksimal dalam menangani situasi ini.
Selain itu, DPR juga turut berperan aktif dalam membantu meringankan beban korban bencana. Meskipun Komisi IV DPR telah memanggil Menteri Kehutanan untuk mengevaluasi pemanfaatan hutan yang diduga memperparah bencana banjir bandang, DPR RI saat ini akan fokus pada penanganan bencana sebelum bergerak ke langkah-langkah selanjutnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur darurat di sejumlah provinsi di Sumatera untuk melayani pengungsi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. SPPG dianggap sebagai infrastruktur yang siap melayani siapapun, dalam kondisi apapun.
Dalam upaya pemulihan pascabencana, Komisi XI DPR mendorong percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera yang terkena dampak bencana. Komisi IV DPR juga membentuk Panja Alih Fungsi Lahan sebagai langkah strategis dalam mengatasi dampak bencana di Sumatera. Menhut juga mencatat penurunan tingkat deforestasi di tiga provinsi yang terkena banjir di Sumatera, menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi bencana tersebut.
