Dalam perkembangan global yang semakin terhubung secara digital, isu keamanan siber menjadi perhatian utama banyak negara. Hal ini tercermin dalam konferensi mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional bertaraf internasional di Universitas Indonesia pada 23–24 Oktober 2025. Pada forum tersebut, Dr. Sulistyo, Deputi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), membahas ruang siber sebagai wilayah strategis yang mempunyai karakteristik unik yaitu borderless atau tanpa batas. Tidak seperti ruang fisik seperti darat ataupun laut yang jelas batas dan otoritasnya, ruang maya sulit diatur oleh satu negara, karena tidak ada garis demarkasi atau jurisdiksi tunggal yang berlaku.
Ia menunjukkan, tanpa batasan geografis yang jelas, ruang siber menimbulkan dampak besar pada keamanan dan tatanan internasional. Peristiwa yang terjadi di ruang siber bisa lintas negara dan tidak mengenal jarak waktu maupun ruang. Aksi-aksi seperti serangan siber terhadap fasilitas penting, persebaran informasi keliru, maupun pencurian data dapat terjadi secara tiba-tiba, tanpa memperhitungkan kedaulatan suatu negara. Semua pihak—baik individu, kelompok swasta, organisasi kriminal, hingga negara atau aktor yang disponsori negara lain—berpeluang melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan besar.
Dr. Sulistyo menegaskan, “Batas negara di dunia digital menjadi kabur. Semua orang, di mana pun, bisa menjadi pelaku atau korban serangan siber, dan itu berlangsung dalam waktu sangat singkat.”
Sifat tanpa batas di ruang maya ini juga menyebabkan negara menghadapi dilema besar tentang proteksi wilayah mereka. Negara-negara kini harus berjuang mengamankan kedaulatan dalam domain yang tak terlihat dan terus berubah serta sangat sulit menegakkan aturan yang berlaku pada aktor lintas negara. Selain itu, pelaku non-negara semakin mudah menargetkan wilayah negara lain, tanpa risiko harus melintasi perbatasan fisik yang nyata. Serangan semacam ini sering kali terjadi tanpa ada deklarasi perang terbuka, namun berpotensi menyebabkan kerugian besar di berbagai sektor—mulai dari ekonomi, pemerintahan, hingga keamanan publik.
Lebih lagi, dalam persaingan antarnegara besar, ruang siber kini menjadi medium utama kompetisi geopolitik. Negara-negara mulai berlomba memajukan teknologi digital, kecerdasan buatan, hingga komunikasi ultra-cepat. Penguasaan teknologi-teknologi ini dipandang sebagai keunggulan strategis baru yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi global maupun sebagai instrumen pengaruh politik dan ekonomi.
Menghadapi tantangan besar tersebut, Indonesia terus meningkatkan upaya diplomasi dan mempertebal kerja sama dengan negara lain, selalu mengedepankan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia aktif memperjuangkan tata kelola ruang siber yang transparan dan tidak berat sebelah, serta menolak dominasi negara-negara maju yang bisa merugikan pihak berkembang. Melibatkan diri dalam kerja sama lewat forum ASEAN, PBB, maupun perjanjian internasional lain, Indonesia mempromosikan pembuatan norma dan aturan bagi perilaku negara di dunia maya. Upaya membangun langkah-langkah yang menumbuhkan saling percaya, memperkuat kolaborasi dalam menangani insiden global, serta meningkatkan kapasitas pertahanan siber kawasan menjadi fokus utama.
Menurut Dr. Sulistyo, kunci menjaga kekuatan siber nasional di tengah lingkungan global yang terbuka adalah membangun sistem keamanan yang adaptif. Ia menguraikan tiga langkah strategis bagi Indonesia. Pertama, memperkuat keamanan siber nasional lewat pembaruan arsitektur pertahanan dan peralatan digital. Kedua, menyadari pentingnya jaringan kerja sama internasional, sebab tidak ada negara yang benar-benar bisa bertahan sendiri dalam menghadapi ancaman siber. Dan ketiga, mendorong pengembangan talenta sumber daya manusia di bidang siber agar mampu bersaing dan berkontribusi di ekosistem digital global.
Ia menutup pidatonya dengan pernyataan kuat, “Keamanan siber merupakan bagian tak terpisahkan dari stabilitas internasional. Di dunia tanpa batas, keamanan nasional adalah bagian dari keamanan dunia.”
