Penetapan bencana nasional memiliki dampak yang sangat penting dalam upaya menyelamatkan nyawa, mempercepat pemulihan, dan mencegah pelanggaran HAM yang lebih luas. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Aceh menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan tuntutan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan hak atas kehidupan yang layak dan mengecam lambannya penanganan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra.
Crisna Akbar, penanggung jawab unjuk rasa, menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam penanganan bencana dan memastikan hak asasi manusia korban terpenuhi. Koalisi Masyarakat Aceh juga menekankan pentingnya penetapan bencana nasional di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena skala dan dampak bencana yang begitu luas. Penetapan ini dianggap sebagai instrumen krusial untuk menyelamatkan nyawa, mempercepat pemulihan, dan mencegah pelanggaran HAM yang lebih lanjut.
Dengan desakan pemenuhan hak korban bencana, massa Koalisi Masyarakat Aceh mengharapkan pemerintah pusat segera mengambil tindakan dalam penetapan bencana nasional tersebut. Hal ini juga sebagai respons terhadap kegagalan negara dalam penanganan bencana yang seharusnya menjadi prioritas utama. Di samping itu, aksi ini juga menyoroti pentingnya memastikan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk semua. Seluruh tuntutan dan aspirasi ini menjadi bagian dari upaya untuk mendukung korban bencana dan membangun kesadaran akan pentingnya tanggap darurat dan pemulihan yang efektif.
