Perjalanan demokrasi tidak bergerak lurus dan mulus seperti garis lurus. Seringkali, kemajuan dan kemunduran terjadi silih-berganti membentuk gelombang yang tak terduga. Kadang, harapan masyarakat di awal berubah seiring bentuk dan tantangan baru yang muncul. Fenomena naik-turun ini telah diulas oleh Huntington (1991) yang menyebut demokrasi sebagai proses historis yang terikat gelombang perkembangan—bukan titik akhir absolut.
Melihat dinamika tersebut, hubungan antara institusi sipil dan militer juga berjalan dalam ritme yang berubah. Kepemimpinan, baik di tingkat sipil maupun militer, ikut bertransformasi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masing-masing era demokratisasi yang tengah dijalani bangsa. Ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, yang termasuk ke dalam arus demokratisasi ketiga. Namun, transisi tidak serta-merta menghadirkan demokrasi yang mapan. Justru, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan demokrasi di Indonesia berlangsung lambat, tidak merata, dan penuh kompromi antara aktor sipil serta militer (Aspinall, 2005; Mietzner, 2012).
Pergeseran itu juga mempengaruhi bagaimana kita menilai relasi antara pucuk pimpinan TNI dengan otoritas sipil. Demokratisasi di Indonesia mengenal beberapa fase besar: mulai dari masa peralihan meninggalkan pemerintahan otoriter, menuju konsolidasi awal demokrasi, hingga ke fase konsolidasi yang penuh risiko regresi. Beberapa akademisi menyebut kondisi kini sebagai demokrasi iliberal, atau bahkan kemunduran. Setiap fase menyimpan tantangan dan prioritas tersendiri, termasuk dalam hal gaya kepemimpinan militer. Tulisan ini memilih untuk berfokus pada sisi kepemimpinan militer selama fase-fase tersebut.
Pada masa transisi awal, penguatan sektor pertahanan bukanlah prioritas utama. Yang lebih mendesak justru upaya menata kembali kekuatan politik militer yang sebelumnya sangat dominan. Maka, depolitisasi militer menjadi isu sentral. Struktur lama dibongkar, subordinasi TNI kepada kekuasaan sipil ditekankan (Linz dan Stepan, 1996; Crouch, 2010). Panglima TNI pada era ini dibutuhkan sebagai penjaga stabilitas, bukan agen perubahan radikal. Posisi non-partisan dan disiplin dalam menaati aturan prosedural menjadi kualitas utama. Profesionalisme militer dimaknai sebagai komitmen menghindari militer terjun ke politik, sebagaimana telah dikemukakan Huntington (1957).
Memasuki periode kedua, konsolidasi awal demokrasi, ancaman akan dominasi langsung militer memang berkurang tapi relasi sipil-militer masih rapuh. Pada tahap ini, muncul risiko militer terseret ke luar bidangnya, terutama ketika terjadi krisis nasional ataupun ketika kapasitas sipil dianggap belum cukup kuat (Croissant dkk., 2013).
Ada kemajuan pada sisi prosedural, namun langkah-langkah substantif untuk memangkas kepentingan institusi militer sendiri sering kali berjalan lambat (Wardoyo, 2017). Situasi tersebut menuntut tipe kepemimpinan baru di tubuh militer. Pemimpin TNI diharapkan patuh secara formal dan menjalankan arahan otoritas sipil dengan hati-hati dan legalistik. Hubungan berbasis patronase atasan-bawahan dianggap tidak lagi relevan karena hanya akan menambah ruang tafsir dan mengaburkan batas wewenang militer (Feaver, 2003). Dengan demikian, diperlukan pembedaan tegas ranah sipil dan militer. Fase ini sangat fundamental dalam menentukan apakah demokrasi dapat terkonsolidasi secara kokoh atau justru kembali terancam pelemahan.
Akan tetapi, kini Indonesia memasuki fase lanjutan yang dinilai banyak pihak sebagai konsolidasi yang rapuh. Pilar demokrasi prosedural masih berdiri, namun penguatan kekuasaan eksekutif dan lemahnya lembaga pengawasan menghadirkan ancaman terselubung bagi kualitas demokrasi (Power, 2018; Mietzner, 2020). Dalam kerangka baru ini, isu utama bukan lagi perlawanan militer melainkan semakin kaburnya batas antara elite sipil dan militer—militer malah acap mengisi kekosongan pemerintah sipil (Aspinall dan Mietzner, 2019).
Pada fase kritis ini, capaian normatif sangat mudah dikikis jika tidak dilindungi oleh komitmen internal militer. Maka, diperlukan pemimpin militer yang tidak sekadar profesional dan netral, tetapi juga sanggup membatasi lembaganya sendiri dari keterlibatan yang berlebihan—meski diberikan mandat legal ataupun permintaan dari atas (Bruneau dan Croissant, 2019).
Jika menelisik lebih dalam pengalaman para Panglima TNI dari masa reformasi, dapat terlihat spektrum gaya kepemimpinan yang bermacam-macam. Ada tipe pemimpin yang sangat responsif dan cepat menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindak nyata TNI; efektif di masa darurat, tapi bisa melemahkan sekat sipil-militer saat demokrasi butuh konsolidasi. Ada pula tipe yang sangat profesional, steril dari politik, namun keterlibatannya lebih terbatas pada ranah intra-TNI dan strategis matra masing-masing.
Di antara dua kutub itu terdapat pemimpin yang bekerja secara koordinatif lintas matra, cenderung tidak mencolok secara politik, serta disiplin pada arahan sipil secara prosedural, bukan sekadar simbolis. Mereka mampu menafsirkan kebutuhan nasional bukan sebagai pembenaran ekspansi peran, melainkan sebagai sarana penyelarasan tanggung jawab. Dalam situasi kini, tipe kepemimpinan seperti inilah yang dinilai ideal untuk menjaga demokrasi tetap pada bingkai kendali sipil yang demokratis.
Kepemimpinan TNI yang dibutuhkan hari ini bukanlah figur paling dominan ataupun vokal, melainkan pemimpin yang lihai menjaga hasil reformasi militer agar tidak terdegradasi oleh kebiasaan pragmatis atau tekanan politik. Pemimpin yang loyal kepada Presiden dan negara namun tetap berpegangan pada kehati-hatian prosedural dan institusional.
Loyalitas kepada otoritas negara diterjemahkan secara operasional dan terukur, dengan tetap menolak membesarkan peran TNI ke luar fungsi pertahanan utama. Keterlibatan di luar tugas pokok diartikulasikan sebagai pendukung agenda nasional, bukan sebagai motor utama. Maka sosok dengan kemampuan koordinasi antarmatra, menjaga kohesi internal, dan menjaga hubungan sipil-militer secara stabil, menjadi vital. Tak berarti harus selalu tampil ke publik, justru keberhasilan mereka diukur lewat stabilitas dan akuntabilitas yang terjaga.
Tantangan terbesar pada era ini justru adalah iming-iming kolaborasi tanpa batas yang berpotensi mengeliminasi norma demokrasi. Pemimpin TNI yang ideal ialah mereka yang gesit, kaya pengalaman, tetapi tetap punya komitmen kuat pada kendali sipil demokratis.
Tulisan ini tidak untuk menilai para Panglima TNI dari masa ke masa secara personal, dari Jenderal Wiranto sampai Jenderal Agus Subiyanto, melainkan menempatkan diskursus kepemimpinan militer dalam konteks perjalanan demokrasi Indonesia yang berlapis. Keputusan nasional telah menetapkan demokrasi sebagai pilar kenegaraan. Untuk itu, baik kepemimpinan sipil maupun militer harus diselaraskan demi memastikan redemokratisasi tetap berjalan maju dan tidak terperangkap dalam perangkap iliberalisme ataupun kemunduran otoritarian.
Hari ini, tantangan kendali sipil bukan berasal dari upaya militer menentang pemerintah, namun justru dari keterbukaan dan kesiapsiagaan militer untuk mengisi setiap kekosongan. Maka, kepemimpinan yang dibutuhkan bukan sekadar tunduk, tetapi harus mampu menahan diri dan menetapkan batas secara tegas agar demokrasi Indonesia tetap terkawal dan tidak tergelincir keluar jalur.
