Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan kuliah tamu tentang Reformasi Sektor Keamanan yang berlangsung dalam bentuk diskusi aktif. Fokus utama diskusi kali ini adalah bagaimana pola karir dan profesionalisme militer berkembang di Indonesia, terutama dikaitkan dengan promosi perwira, tata kelola jabatan strategis, dan pengaruhnya pada hubungan sipil dan militer serta upaya konsolidasi demokrasi. Dalam kegiatan ini hadir tiga pembicara yakni Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis peneliti Lesperssi, dan Yudha Kurniawan, peneliti Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah pertanyaan klasik terkait interaksi antara pengaruh sipil dan militer dalam manajemen karir perwira. Dr. Aditya memaparkan bahwa realitas politik Indonesia saat ini sering kali menempatkan kepentingan personal dan relasi individu di atas prinsip meritokrasi dalam promosi jabatan di TNI. Adanya kepemimpinan populis di ruang politik nasional menyebabkan personalisasi hubungan antara pejabat sipil dan militer semakin kentara, yang akhirnya mempengaruhi pengangkatan dan rotasi jabatan militer. Dr. Aditya menyampaikan kekhawatiran bahwa praktik ini berpotensi mengurangi kebebasan institusi sipil dalam melakukan pengawasan terhadap militer, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem check and balance dalam sebuah negara demokrasi.
Isu ini semakin rumit ketika membahas mengenai mekanisme pengangkatan posisi tertinggi di militer, seperti Panglima TNI. Aditya menegaskan bahwa di berbagai negara demokrasi, proses pengangkatan pemimpin militer memiliki ragam mekanisme, mulai dari yang mengedepankan kontrol legislatif sampai yang sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Sebagai perbandingan, Yudha Kurniawan menyinggung bahwa di beberapa negara seperti Inggris, tidak dibutuhkan persetujuan legislatif untuk mengangkat pejabat militer tertinggi. Hal ini menandakan bahwa sistem hubungan sipil-militer sangat bergantung pada tradisi dan desain institusional masing-masing negara, walaupun semuanya berada dalam koridor demokrasi.
Selain itu, Beni Sukadis menyoroti perlunya kontrol sipil dalam membangun profesionalisme militer yang kokoh. Menurutnya, profesionalisme militer ideal hanya dapat terjaga jika institusi tersebut didukung oleh pendidikan yang baik, kesejahteraan anggota, dan alat utama sistem persenjataan yang memadai. Sejak masa Reformasi, TNI telah mengalami banyak perubahan termasuk pemisahan dari Polri dan penguatan posisi sebagai alat negara yang netral secara politik. Namun demikian, dalam praktiknya, faktor hubungan personal tetap berperan dalam penempatan jabatan strategis, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana meritokrasi benar-benar diterapkan dalam tubuh TNI.
Dalam kesempatan yang sama, Beni juga menyoroti kasus pengangkatan Panglima TNI dimana penunjukan dari Angkatan Darat ke Angkatan Darat, seperti dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, menunjukkan kecenderungan bahwa logika rotasi matra tidak selalu berlaku secara konsisten. Hal ini menambah dimensi politik dalam proses penentuan pimpinan militer, memperlihatkan betapa preferensi politik nasional bisa lebih dominan dibandingkan kebiasaan rotasi formal antar matra di tubuh militer.
Sementara Yudha Kurniawan menjabarkan problematika struktural dalam sistem promosi karir di lingkungan TNI. Ia menjelaskan bahwa idealnya seorang perwira membutuhkan masa dinas sekitar 25 hingga 28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah perwira dan ketersediaan jabatan, sehingga terjadi “bottleneck” dalam promosi dan penumpukan perwira tinggi tanpa posisi sesuai struktur organisasi. Permasalahan ini diperparah lagi dengan keterbatasan lembaga pendidikan militer, kesenjangan dalam proses rekrutmen sumber daya manusia, keterbatasan anggaran pertahanan, dan terbatasnya fasilitas pelatihan. Semua faktor ini berpengaruh langsung terhadap pola regenerasi kepemimpinan dan jalur karir di lingkungan militer Indonesia.
Kuliah tamu ini tidak hanya menjadi ajang bertukar ide antara mahasiswa, dosen, dan praktisi, tetapi juga menjadi sarana refleksi kritis atas tantangan-tantangan kebijakan dan implementasi profesionalisme militer dalam lingkungan demokrasi. Dialog terbuka seperti ini sangat krusial untuk menstimulasi pemikiran baru dalam upaya memperkuat profesionalisme dan integritas militer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban demokrasi.
Pembahasan dalam forum ini menjadi semakin relevan mengingat pandangan sejumlah akademisi tentang gejala kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia. Peran militer dalam sektor sipil selalu menarik perhatian dan menuai kritik, terutama terkait batasan kewenangan antara sipil dan militer. Namun perdebatan mengenai hal ini tidak dapat dipandang satu arah; keseimbangan hubungan sipil dan militer sangat ditentukan oleh kemampuan aktor sipil dalam menjaga akuntabilitas serta ketegasan batas wilayah kewenangan masing-masing. Di sisi lain, jika kendali sipil terlalu dominan hingga mengintervensi detil manajemen internal karir perwira, ini juga bisa menimbulkan masalah baru dalam tubuh organisasi militer itu sendiri.
Pengelolaan karir dan promosi perwira sepatutnya ditempatkan sebagai bagian dari manajemen institusional internal militer dan bukan sebagai alat politik praktis. Pendekatan yang menekankan otonomi organisasi militer dalam tata kelola internal sudah menjadi praktik umum di sejumlah negara demokrasi, asalkan tetap dalam pengawasan sipil yang akuntabel. Melalui kuliah tamu ini, para peserta diharapkan mampu memahami serta menganalisis berbagai dimensi tantangan reformasi sektor keamanan dan transformasi hubungan sipil–militer di Indonesia dari perspektif yang lebih luas.
