Anggota DPR Minta Kemenekraf Tunda Pemberian Tax Holiday
Anggota DPR Desak Kemenekraf Perjuangkan Penundaan Kewajiban Tarif Normal
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyerukan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal atau pemberian tax holiday bagi badan usaha ekonomi kreatif (ekraf) yang masih berada di fase inkubasi produk.
Putra menegaskan perlunya Kemenekraf menyelesaikan harmonisasi kebijakan tersebut di tingkat pemerintah sebelum berkomunikasi dengan para pelaku usaha di lapangan.
Kemenekraf Diminta Bergerak Cepat Mitigasi Dampak Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Baru
Menurut Putra, Kemenekraf perlu bergerak cepat untuk mengatasi dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang dinilai memiliki potensi mematikan daya kreasi pelaku ekraf yang baru bertransformasi menjadi badan hukum formal.
Putra menyoroti dampak langsung peraturan tersebut terhadap pelaku ekraf skala mikro dan kecil yang tengah berkolaborasi membangun bisnis secara formal bersama investor.
Industri kreatif memiliki karakteristik unik yang memerlukan waktu riset dan modal awal yang besar sebelum dapat menghasilkan keuntungan, sehingga perlu pendekatan yang berbeda dalam pengaturan pajak dan regulasi bisnis.
Komisi VII DPR RI Dorong Kemenekraf untuk Harmonisasi KBLI Ekraf
Komisi VII DPR RI juga mendorong harmonisasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) ekraf agar Direktorat Jenderal Pajak memiliki pemahaman yang sama mengenai struktur biaya industri kreatif.
Diharapkan dengan langkah tersebut, komponen biaya seperti riset, pembelian lisensi software, dan honor untuk kreator lepas dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai fasilitas yang ada.
Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan desakan yang disampaikan oleh anggota DPR terkait penundaan tarif dan harmonisasi kebijakan ekraf.
