Bank Tanah Mencegah Kesenjangan Rakyat dan Dunia Usaha Melalui Reforma Agraria
Jakarta – Badan Bank Tanah menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan Reforma Agraria adalah untuk mencegah kesenjangan antara dunia usaha dengan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Muji Martopo, di Jakarta.
Martopo menjelaskan bahwa Reforma Agraria dilakukan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah agar tidak langsung terkait dengan hak milik, sehingga tantangannya lebih mudah. Dengan konsep hak berjangka di atas HPL, Bank Tanah hadir untuk membela masyarakat dari perusahaan-perusahaan yang ingin merebut lahan hak milik masyarakat.
Reforma Agraria dan Dukungan Badan Bank Tanah
Badan Bank Tanah memiliki total Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sekitar 35.011,75 hektare, di mana sekitar 11.714 hektare di alokasikan untuk Reforma Agraria. Komitmen Badan Bank Tanah terhadap Reforma Agraria di atas HPL Badan Bank Tanah tidak hanya sebatas pembebasan tanah, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2023, Reforma Agraria diartikan sebagai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Peran Bank Tanah dalam Reforma Agraria
Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan menjamin ketersediaan tanah guna menciptakan ekonomi berkeadilan. Bank Tanah juga memiliki peran dalam memastikan kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan Reforma Agraria.
Dengan melibatkan Bank Tanah dalam kegiatan Reforma Agraria, diharapkan masyarakat bisa memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya tanah sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan.
