Jakarta (ANTARA) – Kenaikan muka air laut telah menjadi realitas yang mengubah wilayah pesisir, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta.
Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim
Bappenas mencatat bahwa perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi signifikan di 319 kabupaten/kota dengan kerentanan iklim sangat tinggi. Hal ini juga berdampak pada 18 ribu kilometer garis pantai yang rentan-sangat rentan, 8,9 persen penduduk miskin yang rentan terhadap perubahan iklim, dan potensi kerugian akibat perubahan iklim mencapai Rp100 triliun per tahun dengan proyeksi hingga Rp2 ribu triliun pada tahun 2029.
Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Indonesia
Risiko ini diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada pembangunan berketahanan iklim. Data menunjukkan bahwa kawasan Pantura Jawa, di mana sekitar 60 persen industri nasional berada, memiliki potensi kerugian ekonomi sebesar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jakarta sendiri diperkirakan kehilangan sekitar 186 juta dolar AS setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya lahan produktif.
Selain kerugian ekonomi, terdapat juga potensi kerugian sosial, budaya, dan politik akibat kenaikan muka air laut. Menurut Menteri PPN, sekitar 80 persen perempuan di wilayah pesisir terdampak kehilangan pendapatan, serta potensi hilangnya akar budaya dan identitas masyarakat pesisir.
Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Muka Air Laut
Pemerintah telah menetapkan strategi pencegahan dan mitigasi melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pengendalian sumur bor, pengelolaan air tanah, dan pengurangan beban bangunan di kawasan pesisir. Kedua, rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami, Pengendalian Air Tanah, dan program reforestasi seluas 12 juta ha.
Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah sedang merencanakan pembangunan giant sea wall, tanggul laut ultra raksasa di sepanjang pesisir utara Jawa dengan estimasi biaya sekitar Rp1.298 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060 dan pengurangan emisi hingga 1,5 gigaton CO2 ekuivalen tahun 2035.
Pemerintah fokus pada pembangunan berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT) sebagai langkah preventif dalam menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Indonesia.
