Rancangan Peraturan OJK Mengatur Demutualisasi BEI
Rancangan Peraturan OJK Tentang Demutualisasi BEI
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengungkapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Demutualisasi akan mengatur pokok-pokok, di antaranya perubahan bentuk hukum dan struktur kepemilikan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penyusunan RPOJK Demutualisasi BEI
Hasan menyatakan bahwa OJK saat ini tengah dalam proses penyusunan RPOJK Demutualisasi BEI, yang ditargetkan berlaku efektif mulai kuartal III 2026. RPOJK ini akan membuka mekanisme perubahan atau pengalihan kepemilikan saham pada saat demutualisasi BEI dilakukan.
“Mekanisme perubahan kepemilikan dan pemegang saham Bursa Efek ini nantinya akan diserahkan kepada Bursa Efek melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh para pemegang saham Bursa Efek saat ini,” ujar Hasan.
Perubahan Struktur Pemegang Saham dan Demutualisasi
Menurut Hasan, perubahan struktur pemegang saham dan proses demutualisasi bertujuan untuk menarik minat para investor yang dapat memajukan Bursa Efek. Dengan demikian, BEI akan menjadi perusahaan terbuka untuk umum dengan orientasi laba atau profit.
“Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum nantinya, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan untuk terus memperkuat aspek tata kelola meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Hasan.
Saat ini, pemegang saham BEI tidak lagi terbatas hanya pada Anggota Bursa (AB) atau bersifat mutual, melainkan dapat terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia, baik AB maupun bukan AB.
Perubahan ini mencerminkan transformasi Bursa Efek menjadi demutual dan berorientasi pada profit, yang diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam pasar modal Indonesia.
