Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebagai dasar untuk menentukan arah program edukasi keuangan di berbagai daerah. Survei yang didukung Badan Pusat Statistik (BPS) itu dinilai membantu pemerintah memetakan wilayah yang masih membutuhkan penguatan literasi maupun akses terhadap layanan keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan data SNLIK memberikan gambaran mengenai posisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun program yang lebih sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
“Saya ingin menyampaikan betapa arti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan itu sangat penting dan bermanfaat buat masyarakat. Dengan adanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini kami bisa tahu persis, ke mana kita mengarahkan kapal kita. Kita harus tahu kita berada di titik mana,” kata Friderica di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, hasil survei memungkinkan OJK mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara lebih terukur. Dari data itu, OJK dapat memetakan program edukasi untuk daerah yang tingkat literasi atau inklusinya masih rendah.
Bagian dari tugas perlindungan masyarakat
Friderica menegaskan, pemanfaatan SNLIK sejalan dengan mandat OJK yang tidak hanya mencakup pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangan, salah satunya melalui literasi dan edukasi.
“OJK by undang-undang, mendapat tugas yang mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Namun, ada satu tugas juga, melindungi. Salah satu aspek pelindungan adalah memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat,” ujar dia.
Ia mengapresiasi BPS yang menjadi mitra penting OJK dalam pelaksanaan survei tersebut. Kerja sama ini dinilai penting karena kebutuhan data tidak hanya berada pada tingkat nasional, tetapi juga mencakup provinsi hingga kabupaten/kota.
Survei diperluas hingga tingkat daerah
Friderica menyebut skala SNLIK bersama BPS terus berkembang. Ia membandingkan survei tersebut dengan survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menggunakan sekitar 1.000 hingga 2.000 sampel.
“OECD juga punya survei terkait literasi-inklusi di semua negara OECD. Mereka (OECD) kalau survei sekitar 1.000-2.000 (sampel), sedangkan dengan BPS, tahun pertama kita 10 ribu lebih sampelnya, dan terakhir kemarin 75 ribu, jadi luar biasa. Terima kasih untuk seluruh insan statistik Indonesia,” katanya.
OJK saat ini aktif menjadi anggota International Network for Financial Education (INFE) OECD. Keterlibatan tersebut berlangsung ketika Indonesia sedang menjalani proses aksesi untuk menjadi negara anggota OECD.
Ke depan, Friderica berharap kerja sama OJK dan BPS dapat diperkuat agar SNLIK menghasilkan data yang semakin akurat di setiap wilayah. Ia mengatakan OJK ingin memperluas pelaksanaan survei hingga tingkat kabupaten/kota pada tahun depan.
“Karena ini sangat penting, jadi kita bisa tahu provinsi mana yang masih di bawah angka nasional (literasi dan inklusi keuangan), dan mana yang sudah baik. Insya Allah tahun depan kita mau bekerja sama untuk (memperluas survei) tingkat kabupaten/kota,” ujar Friderica.
