Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) segera memberikan kepastian hukum atas berbagai persoalan pertanahan. Menurut dia, kejelasan status dan peruntukan lahan penting untuk mencegah konflik agraria berkepanjangan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Intinya kepastian saja,” kata Maruarar, yang akrab disapa Ara, di Jakarta, Selasa, setelah bertemu Kepala BRAN Dedi Prasetyo.
Pemetaan lahan dinilai penting
Ara mengatakan setiap daerah perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai peruntukan tanah. Pemetaan itu mencakup lokasi untuk persawahan, perumahan, serta lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan energi.
Ia mencontohkan, sebuah kabupaten harus mengetahui wilayah yang dapat digunakan untuk sawah, kawasan perumahan, dan lokasi yang sesuai untuk pengembangan energi. Kejelasan tersebut dinilai dapat mengurangi potensi persoalan di kemudian hari.
“Misalnya di sebuah kabupaten di mana lokasi yang bisa untuk persawahan, energi, dan di mana yang untuk perumahan,” ujar Ara.
Menurut dia, kepastian mengenai peruntukan tanah diperlukan agar persoalan agraria tidak menghambat investasi maupun program pemerintah. Salah satu program yang disebutnya perlu mendapat dukungan kepastian lahan adalah swasembada pangan.
Ara meminta BRAN memetakan sekaligus memperbaiki persoalan pertanahan yang masih ada. Ia menegaskan Kementerian PKP tidak dapat menyelesaikan masalah pertanahan secara langsung.
Kepastian untuk sektor perumahan
Bagi sektor perumahan, kepastian lahan menjadi dasar agar pembangunan rumah subsidi maupun komersial dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan itu, kata Ara, dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat, mulai dari warga yang membeli rumah hingga pengembang dan perbankan.
Ia menyebut pembagian perumahan pada dasarnya mencakup dua kategori, yakni rumah subsidi dan rumah komersial. Masing-masing membutuhkan kepastian mengenai tanah yang digunakan agar proses pembangunan, penjualan, dan pembiayaan dapat berjalan dengan jelas.
“Perumahan intinya kan dua saja, mana yang subsidi, mana yang komersial. Jadi ada kepastian bagi warga juga yang membeli, bagi developer yang mau membeli tanah, dan juga bagi perbankan yang mau membiayai. Intinya kepastian aja. Jadi itu aja,” katanya.
Ara menilai pembenahan masalah agraria dan pemberian kepastian hukum akan membantu mencegah sengketa yang berlarut-larut. Pada saat yang sama, kejelasan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan serta program pemerintah lain yang membutuhkan kepastian penggunaan lahan.








