Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan perubahan sistem PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB dari konvensional menjadi syariah selesai pada akhir 2026. Konversi tersebut diposisikan sebagai langkah terakhir untuk melengkapi ekosistem jasa keuangan milik daerah yang berbasis syariah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan seluruh ekosistem tersebut ditargetkan sudah lengkap pada 2027. Saat ini, Bank NTB telah beroperasi dengan sistem syariah, disusul perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida yang juga telah beralih ke sistem syariah. Setelah itu, proses konversi akan diarahkan pada BPR NTB.
Pembagian segmen usaha
Iqbal mengatakan pengembangan ekosistem keuangan syariah tidak boleh berhenti pada perubahan sistem operasional. Setiap lembaga keuangan daerah harus memiliki peran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk mencegah persaingan pada pasar yang sama, Pemprov NTB menyiapkan pembagian segmen bisnis antara Bank NTB Syariah dan BPR NTB Syariah. Bank NTB Syariah akan melayani segmen mikro hingga segmen di atasnya, sedangkan BPR NTB Syariah diarahkan untuk fokus pada pembiayaan mikro ke bawah hingga usaha ultra mikro.
“Bank NTB sudah syariah diikuti dengan Jamkrida sudah syariah, terakhir adalah BPR Syariah. Jadi, seluruh ekosistem industri jasa keuangan yang berada di bawah payung Pemprov NTB semuanya sudah lengkap syariah,” ujar Iqbal di Mataram, Rabu.
Pembagian fungsi juga direncanakan berlaku dalam pengelolaan arus kas pemerintah daerah. Layanan perbankan untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dikelola Bank NTB Syariah. Sementara itu, layanan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, diarahkan kepada BPR NTB Syariah.
Rencana integrasi lembaga
Menurut Iqbal, perluasan akses pembiayaan melalui pembagian peran tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh pendanaan yang layak. Kebijakan itu juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal dan praktik rentenir.
Pemprov NTB juga merencanakan integrasi Bank NTB Syariah dan BPR NTB Syariah dalam skema perusahaan induk dan anak perusahaan atau holding company. Integrasi itu diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara kedua bank, memperjelas strategi bisnis, serta meningkatkan efisiensi investasi di bidang teknologi informasi.
“Seluruh ekosistem industri jasa keuangan yang ada di bawah payung pemerintah provinsi harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, integrasi tersebut akan diarahkan agar kedua lembaga bekerja secara saling melengkapi. Dengan sasaran pasar dan fungsi pembiayaan yang lebih terarah, Bank NTB Syariah dan BPR NTB Syariah diharapkan tidak menjalankan peran yang tumpang tindih.








