Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta Gubernur Provinsi Riau untuk segera mengeluarkan izin cuti bagi kepala daerah yang akan ikut dalam pemungutan suara ulang (PSU) besok. Hal ini berkaitan dengan pentingnya kejelasan administratif untuk menghindari kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saat memimpin rapat koordinasi melalui Zoom meeting, Tito menekankan bahwa PSU tetap menjadi prioritas pemerintah karena adanya potensi polarisasi di masyarakat.
Menurut Tito, pilkada di daerah yang mengadakan PSU belum sepenuhnya selesai, sehingga kepala daerah perlu waspada terhadap isu-isu yang mungkin muncul, terutama terkait netralitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di daerah yang masih terjadi polarisasi. Pihaknya juga menegaskan pentingnya mengawasi politik uang yang bisa memicu sengketa baru dan PSU berulang.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, memberikan jaminan terkait kesiapan teknis dan logistik di daerah yang akan melaksanakan PSU, seperti Siak, Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara. Distribusi logistik telah dilakukan dan supervisi terhadap jajaran KPU daerah telah terealisasi.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Siak, Fauzi Asni, menegaskan kesiapan personel pengamanan dan anggaran untuk menyukseskan PSU yang akan berlangsung besok. Kerja sama dari semua pihak diharapkan dapat menjadikan PSU berjalan lancar dan aman serta menghasilkan pemimpin terbaik untuk masyarakat Siak.
