Pada bulan Februari tahun 2025, Indonesia menghadapi defisit anggaran belanja sebesar Rp31,2 triliun, situasi yang menegaskan perlunya reformasi manajemen keuangan publik. Lonjakan defisit ini terjadi di tengah-tengah tekanan geopolitik global, pergeseran demografi, dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi. Berdasarkan berbagai artikel di media massa, pendekatan tradisional dalam pengelolaan keuangan publik yang hanya terfokus pada pemotongan belanja, peningkatan utang, atau kenaikan pajak telah terbukti tidak memadai.
Untuk mengatasi defisit, Indonesia perlu mengoptimalkan aset publik untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Negara-negara seperti Singapura dan beberapa negara Eropa telah sukses dalam mengelola aset publik mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Indonesia juga perlu beralih ke sistem akuntansi akrual yang mencatat pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan hanya saat uang berpindah. Sistem ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi fiskal suatu negara.
Selain itu, Indonesia perlu memperhatikan kewajiban jangka panjang seperti pensiun pegawai negeri dan liabilitas BUMN yang dapat mempengaruhi defisit. Transparansi tentang liabilitas jangka panjang sangat penting dalam menentukan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Penerapan akuntansi akrual, pembentukan sistem pelaporan aset publik yang transparan, dan pengelolaan aset publik melalui dana kekayaan publik (PWFs) adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi defisit anggaran. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Indonesia berpotensi mengubah defisit menjadi peluang pertumbuhan yang positif bagi negara.
