Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, mendorong manajemen Pelabuhan Tanjung Priok untuk segera mengatasi kemacetan parah yang menghampiri ruas Jalan Yos Sudarso dan Jalan Cilincing, Jakarta Utara. Kemacetan tersebut diduga dipicu oleh peningkatan aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut. Meskipun aktivitas logistik dan bongkar muat penting bagi perekonomian nasional, Nurwayah menyatakan keprihatinannya atas dampak kemacetan ini bagi masyarakat sekitar. Ia meminta manajemen pelabuhan untuk segera berkoordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya guna menemukan solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Menurut Nurwayah, kemacetan tersebut tidak hanya menghambat distribusi logistik, tetapi juga mengganggu kenyamanan warga, pekerja, dan pengendara yang melintasi kawasan tersebut setiap hari. Ia mendorong manajemen Pelabuhan Tanjung Priok untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi masalah kemacetan. Usulan yang dia ajukan antara lain adalah pengaturan ulang jadwal bongkar muat kontainer agar tidak menumpuk pada satu waktu, yang dapat menyebabkan antrean truk dan kemacetan.
Selain itu, Nurwayah juga menekankan pentingnya pengoptimalan jalur alternatif dan perbaikan manajemen lalu lintas untuk menjaga arus kendaraan tetap lancar tanpa mengorbankan akses utama ke pelabuhan. Ia menambahkan bahwa negara perlu hadir dengan kebijakan dan langkah konkret untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan dan keselamatan publik. Nurwayah juga mengimbau masyarakat untuk menghindari jalur menuju Pelabuhan Tanjung Priok jika tidak ada keperluan mendesak, serta untuk menggunakan rute alternatif dan mengikuti arahan dari aparat kepolisian.
Dengan begitu, diharapkan manajemen Pelabuhan Tanjung Priok dapat segera mengatasi kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Yos Sudarso dan Jalan Cilincing. Fokus pada koordinasi dengan instansi terkait, pengaturan ulang jadwal bongkar muat, pengoptimalan jalur alternatif, dan perbaikan manajemen lalu lintas diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif kemacetan bagi masyarakat sekitar. Yang terpenting, kehadiran kebijakan yang konkret dan dukungan dari semua pihak diharapkan dapat memastikan kelancaran distribusi logistik tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan publik.
