Pada kegiatan persiapan pernikahan, pembuatan surat perjanjian pranikah termasuk dalam hal yang penting untuk dipertimbangkan. Surat ini membantu melindungi pasangan dalam perselingkuhan atau kematian di masa depan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa harta yang diperoleh setelah menikah dianggap milik bersama kecuali ada perjanjian sebelumnya. Pembuatan surat perjanjian pranikah tidak wajib, namun bisa memberikan perlindungan hukum bagi pasangan. Beberapa persyaratan administratif perlu dipenuhi sebelum membuat surat perjanjian. Isi dari perjanjian ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan pasangan, seperti pemisahan harta, tanggung jawab finansial, hak asuh anak, dan lainnya.
Langkah untuk membuat surat perjanjian pranikah meliputi diskusi bersama pasangan, pengumpulan daftar aset dan hutang, konsultasi dengan ahli hukum atau notaris, penandatanganan di hadapan notaris, pencatatan di KUA atau Dukcapil, serta pengesahan dan legalisasi. Proses pembuatan surat perjanjian ini membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, pasangan dapat melindungi diri dan hak masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menjaga kesepakatan dan pemahaman dalam surat perjanjian pranikah dapat membantu pasangan menghadapi masa depan pernikahan dengan lebih yakin dan aman.
