Pemerintah tengah mengkaji skema tarif ekspor kelapa sebagai upaya untuk mendukung program peremajaan pohon kelapa milik petani di berbagai daerah. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut mengikuti skema pungutan sawit, di mana sebagian pendapatan dari ekspor kelapa akan digunakan untuk membantu petani mengganti tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif. Dengan adanya tarif ekspor ini, pemerintah ingin meringankan beban petani kelapa yang selama ini menghadapi biaya tinggi dalam peremajaan tanaman mereka.
Kelapa dianggap memiliki nilai strategis karena memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, sehingga diperlukan regulasi yang mendukung petani komoditas tersebut. Pemerintah juga berharap tarif ekspor bisa memberikan pembiayaan yang berkelanjutan untuk peremajaan pohon kelapa milik petani. Selain itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga mendukung program peremajaan kebun kelapa milik rakyat dengan mengalokasikan dana, yang sebelumnya lebih fokus pada sawit, untuk komoditas kelapa.
Meskipun harga ekspor kelapa bulat lebih tinggi, konsekuensinya adalah berkurangnya stok kelapa di dalam negeri. Hal ini membuat banyak pengusaha lebih memilih untuk menjual stok kelapanya ke luar negeri. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga telah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa untuk membahas dampak harga kelapa yang mahal ini. Pengusaha diharapkan dapat mencari solusi agar harga kelapa tidak terlalu mahal untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa di dalam negeri.
