Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, William Aditya Sarana, mempertimbangkan pentingnya pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di setiap kelurahan oleh Pemprov DKI guna memastikan seluruh wilayah dilindungi dari risiko kebakaran. Dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 titik pos damkar yang beroperasi, sehingga William mendorong realisasi pembangunan pos damkar di seluruh kelurahan. Pemprov DKI Jakarta berencana merekrut 1.000 petugas damkar dan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) untuk menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk. Meskipun rekrutmen petugas damkar baru telah direncanakan, William menegaskan bahwa pembangunan pos damkar di setiap kelurahan tetap menjadi PR yang harus dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Kebutuhan akan sistem anti api dalam setiap kelurahan merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan warga dari potensi kebakaran. William juga menyoroti perlunya solusi komprehensif dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah kebakaran, serta membangun infrastruktur pos damkar yang sesuai di seluruh kelurahan untuk memperkuat sistem keamanan kebakaran Jakarta. Semua upaya ini bertujuan untuk melindungi seluruh warga dari risiko kebakaran yang masih menjadi momok di ibu kota.
