Pemerintah Indonesia memiliki target untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dengan defisit antara 2,48 hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang harus tetap ekspansif, terarah, dan terukur agar dapat menghadapi berbagai tekanan dan dinamika global. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,71 hingga 12,22 persen dari PDB, sementara belanja negara direncanakan sebesar 14,19 hingga 14,75 persen dari PDB.
Untuk mencapai target pendapatan negara tersebut, pemerintah akan melakukan langkah-langkah seimbang antara peningkatan penerimaan pajak dan perpajakan dengan menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Langkah optimalisasi perluasan basis pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data dan risiko, serta penggunaan Coretax dalam manajemen data dan perbaikan kebijakan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga akan ditingkatkan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan dan integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan.
Kesepakatan perpajakan global dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan basis pajak melalui perpajakan korporasi multinasional yang seimbang dan adil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat kondisi keuangan negara. Seluruh upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.
