UP Perparkiran perlu mengevaluasi kembali sistemnya, terutama yang melibatkan penggunaan gate di beberapa lokasi. Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menekankan pentingnya Unit Pengelola (UP) Perparkiran untuk meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan retribusi yang belum optimal hingga saat ini. August menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan informasi dari UP Perparkiran, Pergub Nomor 188 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada UP Perparkiran untuk mengelola parkiran on-street di 441 ruas jalan. Namun, hingga tahun 2025, UP Perparkiran baru mengelola 244 ruas jalan atau sekitar 55 persen dari keseluruhan, sedangkan 197 ruas jalan lainnya tidak terkelola. Salah satu alasan dari kurang optimalnya pendapatan UP Perparkiran adalah karena belum seluruh tempat parkir dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, UP Perparkiran perlu segera mengambil alih dan mengelola tempat-tempat parkir yang belum tersentuh untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu, kerusakan terminal parkir elektronik (TPE) juga menjadi salah satu penyebab yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki. Penting bagi UP Perparkiran untuk memeriksa kembali kondisi sistemnya, terutama yang melibatkan sistem gate di beberapa lokasi, apakah sudah optimal atau masih perlu perbaikan. Selain itu, UP Perparkiran juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pihak swasta yang mengelola parkir untuk memastikan ketaatan dalam membayar pajak dan melaksanakan regulasi yang berlaku. August juga menyoroti pentingnya UP Perparkiran dalam meningkatkan kontribusinya terhadap keuangan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan pendapatan pajak dari tempat parkir off-street seperti di mal-mal, GOR, perkantoran, dan apartemen.
Pewarta: Khaerul Izan Editor: D.Dj. Kliwantoro Copyright © ANTARA 2025
Related Posts:
