Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyoroti perlunya tindakan cepat dari Dinas Perdagangan terkait kasus restoran Ayam Widuran di Surakarta, Jawa Tengah, yang baru-baru ini terungkap tidak halal setelah bertahun-tahun. Ketua FKBI, Tulus Abadi, menekankan pentingnya sanksi administratif bagi restoran tersebut sebagai upaya penegakan regulasi yang lebih ketat. Selain Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan juga perlu terlibat dalam pengawasan yang lebih intensif.
Menurut Tulus, kasus seperti ini harus dilihat secara holistik untuk mengatasi masalah sistemik dan kekurangan dalam pengawasan baik sebelum maupun setelah produk beredar. Evaluasi terhadap pelanggaran produk halal juga harus diperketat, terutama bagi pelaku usaha yang beroperasi pada level UKM-UMKM. Dalam konteks regulasi, self declaration terkait sertifikasi halal perlu dievaluasi lebih lanjut mengingat potensi penyalahgunaannya oleh sektor usaha.
FKBI mendorong konsumen yang merasa dirugikan oleh kasus ini untuk melaporkan keluhan mereka melalui surel resmi FKBI. Kasus Ayam Goreng Widuran yang menggunakan minyak babi dalam kremesannya menimbulkan kekecewaan di kalangan konsumen yang telah lama mengonsumsi produk dari restoran tersebut. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, banyak konsumen menganggap bahwa hal ini melanggar standar produk dan berbagai peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen dan kehalalan produk.
Melalui kasus ini, FKBI mendorong adanya perbaikan dalam upaya pengawasan dan penegakan regulasi terkait kehalalan produk serta perlindungan konsumen. Kesadaran konsumen terhadap produk yang dikonsumsi juga menjadi fokus dalam menghadapi tantangan terkait keaslian dan kehalalan produk. Sebagai upaya mendukung transparansi dan keadilan bagi konsumen, FKBI terus berupaya untuk memberikan dukungan dan bimbingan dalam menangani kasus serupa di masa depan.
