Kemandirian Antariksa: Strategi Nasional Indonesia Menuju Kompetisi Global
Pesatnya perkembangan teknologi global yang didorong oleh privatisasi dan persaingan geopolitik di sektor antariksa menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang fokus pada kemandirian antariksa. Dalam diskusi “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh CIReS, LPPSP, FISIP UI, para ahli dari berbagai sektor menyoroti kompleksitas dan pentingnya agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media.
Diskusi publik di Auditorium Juwono SudarsonoFISIP UI Depok mengemukakan bahwa kemandirian antariksa bukan sekadar pilihan, tetapi suatu keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin ketat.
Menurut pakar, penguasaan teknologi antariksa adalah hal yang vital bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan tata kelola program antariksa yang lemah, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya arah kebijakan yang jelas. Meski telah mendapat pengakuan internasional, Indonesia masih dianggap sebagai “negara baru yang sedang berkembang di bidang antariksa” dan harus segera meningkatkan langkah-langkah strategisnya.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa kini menjadi domain strategis yang sama pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara, dengan dampak langsung pada pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Ia mengusulkan pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai langkah strategis mendukung kemandirian antariksa Indonesia.
Dari perspektif Asosiasi Antariksa Indonesia, posisi Indonesia yang masih bergantung pada negara lain untuk akses data, teknologi, dan peluncuran satelit menjadi perhatian. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu membangun ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh dan mengejar konstelasi satelit LEO sebagai tulang punggung ekonomi antariksa. Diperlukan pula alih teknologi, penguatan start-up lokal, dan regulasi yang konsisten sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi yang berdaulat di sektor antariksa. DPR RI telah mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal untuk memperkuat kedaulatan vertical.
Pentingnya membangun strategi terpadu dalam mewujudkan kemandirian antariksa di Indonesia juga disoroti oleh para peserta diskusi. Mereka mencermati kurangnya dukungan politik dari pemerintah serta kebutuhan akan arah kelembagaan yang jelas dalam pengembangan sektor antariksa. Dalam konteks ini, konsistensi dalam kebijakan anggaran, investasi, dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam meraih kemandirian antariksa bagi Indonesia.
